🌗 Nelayan Ikan Dengan Skala Besar Yang Beroperasi Looking what fuctioning

Pemerintah Indonesia berjanji untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada nelayan kecil agar bisa bersaing dengan pelaku usaha besar di tengah laut, saat kebijakan penangkapan ikan terukur mulai diterapkan pada 2022 ini Janji tersebut ditegaskan dengan pernyataan bahwa nelayan menjadi prioritas pertama dalam pemberian kuota tangkapan ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Repulik Indonesia WPPNRI Hanya, janji tersebut dinilai sebagai bualan saja. Mengingat, kebijakan tersebut pada kenyataannya hanya akan memberi kesempatan bagi pelaku usaha besar untuk bisa mendapatkan kuota tangkapan ikan yang banyak, jauh melebihi kuota yang akan diberikan kepada nelayan kecil Untuk itu, kebijakan penangkapan ikan terukur secara tegas ditolak oleh sebagian kalangan, karena ada banyak potensi dan ancaman negatif yang akan terjadi di kemudian hari. Selain itu, ancaman utama berupa kerusakan ekosistem pesisir dan laut juga menjadi perhatian utama Nelayan kecil yang beroperasi di wilayah perairan pesisir di seluruh Indonesia dijamin akan menjadi prioritas untuk mendapatkan kuota penangkapan ikan secara terukur. Kebijakan tersebut dijadwalkan akan mulai diterapkan pada 2022 ini. Janji tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini. Menurut dia, nelayan kecil yang bisa mendapatkan kuota adalah mereka yang berstatus nelayan lokal dan dibuktikan dengan identitas kartu tanda penduduk KTP. “Mereka adalah yang berdomisili di zona penangkapan ikan terukur,” ungkap dia akhir pekan lalu di Jakarta. Dengan status KTP dan domisili yang jelas, nelayan kecil akan masuk kelompok prioritas akan mendapatkan kuota penangkapan ikan secara terukur. Itu berarti, semua nelayan kecil di manapun berada, dijamin akan mendapatkan kuota untuk penangkapan ikan. Muhammad Zaini menerangkan, seluruh kuota yang akan diberikan kepada nelayan kecil sudah melalui rekomendasi kajian yang dilakukan Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan Komnas Kajiskan tentang estimasi potensi sumber daya ikan SDI dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan JTB pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia WPPNRI. “Rekomendasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan KKP untuk menetapkan kuota penangkapan ikan. Jadi, Pemerintah menjamin nelayan kecil pasti akan mendapatkan kuota,” tegas dia. baca Catatan Akhir Tahun Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 Para nelayan menepikan perahunya di sungai Cilincing, Jakarta Utara, usai mencari ikan di laut. Foto Falahi Mubarok/Mongabay Indonesia Selain jaminan akan mendapatkan kuota penangkapan ikan, nelayan kecil juga dijamin tidak akan dikenai pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP di zona penangkapan ikan terukur yang menjadi tempat lokasi penangkapan ikan mereka. Kemudian, nelayan kecil juga akan didorong untuk bisa bergabung ke dalam koperasi yang ada di setiap zona penangkapan ikan masing-masing. Tujuannya, agar mereka bisa ikut memperkuat kelembagaan usaha nelayan dan bisa berdaya saing tinggi. Muhammad Zaini menambahkan, semua kesempatan tersebut diberikan oleh Pemerintah, karena ada mandat Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam. Dia menyebutkan, saat ini nelayan kecil yang sudah terdata di seluruh Indonesia jumlahnya mencapai sekitar 2,22 juta orang. Dengan jumlah tersebut, ada proyeksi perputaran ekonomi yang diperkirakan bisa mencapai Rp61,4 triliun per tahun. “Nelayan kecil juga berkesempatan untuk menjadi awak kapal perikanan skala industri, sehingga terjadi peningkatan pendapatan,” jelas dia. Lebih detail Muhammad Zaini mengatakan, setelah penerapan skala prioritas kepada nelayan berhasil diselesaikan, kuota tangkapan ikan yang masih ada akan diberikan untuk bukan tujuan komersil, dan kemudian sisanya ditawarkan kepada badan usaha dan koperasi. Adapun, kuota untuk bukan tujuan komersil adalah termasuk kegiatan penelitian, pendidikan dan latihan Diklat, kesenangan, dan untuk rekreasi. Sementara, untuk kuota terakhir kepada badan usaha dan koperasi, adalah untuk industri perikanan di Indonesia. Kebijakan penangkapan ikan secara terukur direncanakan akan dilaksanakan pada enam zona yang ada di 11 WPPNRI. Penetapan zona didasarkan WPPNRI yang telah ditetapkan, di mana dalam pemanfaatan SDI di zona tersebut harus memperhatikan keberadaan kawasan konservasi, serta daerah pemijahan ikan dan pengasuhan ikan. baca juga Penangkapan Terukur, Masa Depan Perikanan Nusantara Sekelompok nelayan tradisional dengan perahu kecilnya sedang menangkap ikan di perairan Maluku. Foto shutterstock Muhammad Zaini meyakini, dengan penangkapan ikan terukur kualitas pendataan ikan yang didaratkan akan semakin baik karena langsung ditimbang dan dicatat di pelabuhan perikanan saat itu juga. Namun, kebijakan tersebut juga bukan sekedar pengelompokan wilayah laut saja. Dengan kebijakan penangkapan terukur, kebiasaan lama subsektor perikanan tangkap yang dikelola dengan input control juga menjadi berubah ke output control. Perubahan tersebut memiliki tujuan satu, agar pengelolaan ekonomi dan ekologi bisa berjalan beriringan. Akan tetapi, walau diklaim menjadi akan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat bagi banyak orang, penangkapan ikan terukur justru dinilai sebaliknya oleh sebagian kalangan. Di antara yang bertentangan itu, adalah Koalisi untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan KORAL. Kelompok massa yang terdiri dari sembilan organisasi non Pemerintah itu mengkritisi kebijakan tersebut yang dinilai hanya untuk memberikan karpet merah bagi korporasi asing. Kebijakan tersebut, dinilai hanya akan memberikan kemudahan bagi kapal eks asing atau kapal asing untuk bisa melaut di Indonesia. Pesta Korporasi Kebijakan yang akan dijalankan oleh KKP itu, nantinya akan dinaungi Peraturan Pemerintah RI dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penerapan sistem kontrak di WPPNRI. Tujuan utama dari penerapan kebijakan tersebut, adalah untuk mengumpulkan PNBP hingga mencapai angka minimal Rp12 triliun pada 2024 mendatang. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Keadilan untuk Perikanan KIARA Susan Herawati mengatakan, dengan tujuan tersebut, maka kuota kontrak akan ada yang diberikan kepada korporasi asing atau yang mau bermitra dengan perusahaan nasional. “Nantinya kapal-kapal eks-asing dan kapal ikan asing yang diberi izin atau lisensi termasuk dimigrasikan menjadi kapal ikan berbendera Indonesia, bebas berkeliaran dan mengeruk kekayaan laut Indonesia,” ucap dia dalam keterangan KORAL kepada Mongabay pada pekan lalu. baca juga Penangkapan Terukur dan Penerapan Kuota Apakah Layak Diterapkan? Nelayan ikan Tuna di Desa Bere-bere, Pulau Morotai, Maluku Utara sedang menurungkan hasil tangkapannya. Foto USAID Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan, jika memang KKP sudah siap untuk menerapkan kebijakan tersebut, maka seharusnya mereka sudah menghitung tingkat kesiapan, resiko, dan manfaatnya dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan kata lain, dia mengingatkan kepada Pemerintah untuk tidak sekedar memanfaatkan potensi ekonomi dan mengabaikan potensi kerusakan alam yang akan muncul pada ekosistem laut dan pesisir. Ancaman itu muncul dari penangkapan berlebih dan penggunaan alat penangkapan ikan API tidak ramah lingkungan. “Juga potensi konflik antara nelayan kecil dengan korporasi yang mendapatkan kuota penangkapan ikan,” tegas dia. Melalui sistem kuota kontrak, Abdi Suhufan menyebut kalau perusahaan akan mendapatkan keistimewaan luar biasa karena sebanyak 66,6 persen kuota sudah dikuasai mereka. Persentase tersebut bisa bertambah hingga 95 persen, karena faktanya koperasi perikanan tidak akan mampu bersaing dengan syarat kontrak yang ditetapkan KKP untuk kebijakan penangkapan ikan terukur. Sementara, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI Parid Ridwanuddin menyatakan bahwa kebijakan penangkapan ikan terukur adalah bentuk eksploitasi, swastanisasi, dan liberalisasi sumber daya ikan yang didorong oleh KKP. Penilaian itu muncul, karena KKP menerapkan lelang terbuka kepada 4-5 investor per WPPNRI dan menggunakan ikatan kontrak selama 20 tahun. Padahal, sebelum membuat kebijakan tersebut, KKP seharusnya melihat mandat dari UU 7/2016 yang sangat penting. Jika mandat tersebut sudah dipahami, maka tugas KKP yang sesungguhnya adalah bagaimana UU tersebut bisa dibuatkan peraturan turunan untuk melindungi dan memberdayakan keluarga nelayan di Indonesia. Mandat tersebut belum terlambat untuk dibuat aturan turunannya, setidaknya pada periode 2022 hingga 2024 mendatang. baca juga Nelayan Keluhkan Kapal Ikan dari Luar Maluku Utara, KKP Tangkap 13 Kapal di Perairan Halmahera Nelayan kecil di Pulau Daga, Kepulauan Widi, Malut. Foto Faris Barero/ Mongabay Indonesia Ketimbang menerapkan kebijakan tersebut, KORAL meminta agar KKP lebih dulu menerapkan perizinan berbasis tingkat kepatuhan kapal perikanan, memperkuat kapasitas dalam pengkajian stok ikan dan pengawasan, serta menutup kegiatan penangkapan ikan dari invasi kapal ikan asing. Kemudian, merujuk pada UU KKP sebaiknya menyusun skema perlindungan dan pemberdayaan, khususnya kepada nelayan skala kecil, dan atau nelayan tradisional. Selain itu, KKP juga harus bisa segera merumuskan kebijakan untuk melindungi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dari ancaman dampak buruk krisis iklim. Selanjutnya, KKP didesak untuk mengevaluasi sekaligus mencabut izin seluruh proyek pembangunan yang merusak dan menghancurkan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, seperti reklamasi, tambang pasir, tambang migas, dan proyek-proyek lain yang melipatgandakan krisis ekologis di kawasan tersebut. Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah menerangkan bahwa kebijakan untuk menerapkan kebijakan kuota penangkapan terukur di 11 WPPNRI, maka itu menjelaskan kalau KKP tidak memiliki argumentasi jernih dan obyektif dalam menetapkan sebuah kebijakan. Pasalnya, KKP harusnya sadar bahwa sebagian besar dari 11 WPPNRI saat ini tingkat pemanfaatannya sudah mengalami full exploited, terutama di WPPNRI 711, 713, dan 718. Kemudian, dalam membagi zona menjadi tiga di 11 WPPNRI, itu juga menegaskan bahwa fokus utama adalah untuk kepentingan ekspor atau industrialisasi. “Perikanan berbasis adat atau komunitas dan perikanan skala kecil tidak pernah dipertimbangkan dalam rencana kebijakan ini,” tegas dia. baca juga Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur Kapal purse seine berukuran kecil sedang berlabuh dan menjual hasil tangkapan di pelabuhan TPI Alok,Maumere,kabupaten Sikka,NTT. Foto Ebed de Rosary/Mongabay Indonesia. Adapun, pembagian zona yang dimaksud ada dalam draf penangkapan ikan dengan sistem kontrak dengan membagi 11 WPPNRI ke dalam tiga zona. Rinciannya, ada zona perikanan industri WPPNRI 572, 573, 711, 715, 716, 717, dan 718, perikanan lokal 572, 712, dan 713, dan perlindungan 714. Sementara, dalam Kertas Kerja Kebijakan yang diterbitkan oleh KORAL, disebutkan kalau penerapan sistem kuota penangkapan ikan sudah memicu banyak dampak negatif di sejumlah negara yang sudah menerapkannya. “Kebijakan tersebut juga memicu kenaikan emisi gas rumah kaca GRK, sehingga berdampak pada perubahan iklim yang sedang berlangsung sekarang,” demikian pernyataan resmi KORAL. Semua ancaman yang muncul dan potensi negatif yang sudah dijelaskan di atas, menjadi bagian dari total 12 rekomendasi KORAL yang diterbitkan secara khusus dalam Kertas Kerja Kebijakan. Pada poin 4 dan 5, KORAL juga menolak kegiatan alih muat ikan di tengah laut dan pendaratan hasil tangkapan ikan secara langsung ke pelabuhan yang dimiliki oleh swasta. Artikel yang diterbitkan oleh alat tangkap ikan, featured, jakarta, kapal penangkap ikan, kesejahteraan nelayan, komitmen jokowi, kuota perikanan, nelayan kecil, nelayan tradisional, penangkapan terukur, perikanan berkelanjutan, Perikanan Kelautan, perikanan tangkap

Nelayanikan dengan skala besar yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara memanfaatkan data cuaca, suhu, arah angin untuk mencari ikan di lautan. Fenomena ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang, yaitu? faktor geologi; faktor ketersediaan sumber daya; faktor iklim; faktor teknologi; Semua jawaban benar

JAWABAN C. FAKTOR IKLIMPEMBAHASANNelayan ikan dengan skala besar yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara memanfaatkan data cuaca, suhu, arah angin untuk mencari ikan di lautan. Fenomena ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi interaksi antarruang yaitu Faktor Iklim. Cuaca, suhu, dan arah mata angin adalah bagian dari iklim. Pada saat beroperasi nelayan sangat bergantung dengan iklim. Pembahasan Interaksi Antarruang adalah hubungan antar ruang satu dengan ruang yang lain karena adanya keterkaitan satu dengan yang lain. Keterkaitan ini dapat membawa dampak positif dan juga dampak ikan dengan skala besar yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara memanfaatkan data cuaca, suhu, arah angin untuk mencari ikan di lautan. Fenomena ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi interaksi antarruang yaitu Faktor Iklim. Interaksi antarruang terjadi antara nelayan dan faktor iklim yakni cuaca, suhu, dan juga arah angin. Nelayan memanfaatkan tanda-tanda cuaca, suhu, arah angin sebelum memutuskan untuk beroperasi mengangkap ikan di laut. Contoh Pada saat cuaca sangat mendung, dan angin bertiup sangat kencang, gelombang laut tinggi maka nelayan akan memutuskan untuk tidak beroperasi karena akan beresiko. Sebaliknya apabila cuaca normal dan kecepatan angin stabil maka nelayan dapat pergi beroperasi menangkap ikan.

Nelayanikan berskala besar yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara memanfaatkan data cuaca, suhu, arah angin untuk mencari ikan. Fenomena ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi interaksi keruangan, yaitu? faktor geologi faktor iklim faktor ketersedian sumber daya alam faktor teknologi Semua jawaban benar Jawaban: C. faktor ketersedian sumber daya alam. ^{Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 74 75 76 77 78 - Mempelajari mata pelajaran IPS memang lebih banyak memahami masalah sosial, baik dalam masyarakat Indonesia sendiri ataupun terhadap warga asing di luar Indonesia. Penerapan materi mata pelajaran IPS lebih efektif dilakukan langsung pada penyelesaian setiap Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 74-78Untuk bisa memahami jawaban soal dengan lebih baik, mungkin akan lebih cepat dipahami jika menggunakan kunci jawaban yang telah dibuat ini untuk dijadikan pedoman pemehaman materi. Karena, pada dasarnya memahami materi ini sedikit memiliki pemahaman yang berkaitan dengan sejarah. Daftar Isi Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 74-78 Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 74 75 76 77 78 Download Soal IPS Kelas 8 Halaman 74-78 Selain itu, agar siswa bisa terlatih dan terbiasa dengan sendirinya menghadapi berbagai jenis soal setiap materinya. Begitupun pada materi kali ini yang terletak pada bab 1, membahas mengenai beberapa materi yang dibagi-bagi dalam beberapa tema dan semua penjelasan akan lebih mudah untuk siswa mengerti jika melihat dari soal-soal yang sudah tersedia seputar Asean tersebut. Dengan begitu, semua soal juag bisa dikerjakan dengan mudah tanpa Anda harus melihat kunci jawaban. Gunakan kunci jawaban hanya untuk pengecekan Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 74 Sampai 78Dari beberapa pembahasan pada bab 1 ini, akan dijelaskan terlebih dulu mengenai profil Negara- Negara di Asean. Karena, setelah itu akan ada pembahasan mengenai interaksi keruangan dan kehidupan di Negara Asean. Lihat JugaKunci Jawaban IPS Kelas 7Kunci Jawaban IPS Kelas 8Kunci Jawaban IPS Kelas 9 Dua halaman pertama membahas semua yang berhubungan dengan Asean dan Negara-Negara yang meliputinya. Hanya dengan memasukkan tema Negara Asean sudah akan terbentuk banyak soal di dalamnya. Jika para siswa sudah menguasai dengan benar dan mengingat secara lengkap tentang Asean pasti tidak akan sulit untu menjawab hal in juga sudah didukung dengan kunci jawaban IPS kelas 8 halaman 74, 75, 76, 77, 78 latihan bab 1 yang sangat berpotensi mengarahkan pemahaman materi pada siswa. Pembahasan mengenai Asean akan banyak sekali materinya. Sehingga, perlu dilakukan pengerjaan soal ecara berulang-ulang agar benar-benar masuk pada Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 74 75 76 77 78A. Pilihan Ganda1. Negara yang berbentuk geografis protruded dan penduduknya mayoritas ras mongol yaitu . . . .a. Myanmarb. Thailandc. Laosd. VietnamJawaban B2. Negara yang terletak paling utara di ASEAN yaitu . . . .a. Thailandb. Myanmarc. Filipinad. KambojaJawaban A3. Bentuk karakteristik budaya yang diakibatkan perbedaan iklim kawasan negaranegara ASEAN yaitu . . . .a. cara berpakaianb. cara berbicarac. upacara perkawinand. pola makanJawaban A4. Akibat dari banyak negara-negara ASEAN yang dilewati jalur lipatan Sirkum Pasifik adalah . . . .a. sering terjadi banjirb. beriklim tropisc. banyak memiliki pantaid. sering terjadi gempa bumiJawaban D5. Negara anggota ASEAN yang kegiatan perekonomiannya tidak didukung oleh pertanian yaitu . . . .a. Indonesiab. Malaysiac. Singapurad. LaosJawaban C6. Manakah dari negara-negara ASEAN berikut yang memiliki iklim subtropis?a. Myanmarb. Laosc. Filipinad. VietnamJawaban A7. Iklim yang terbentuk akibat letak negara-negara ASEAN di sekitar khatulistiwa dan diapiti daratan luas Asia dan Australia yaitu . . . .a. iklim tropis dan iklim musimb. iklim tropis dan iklim lautc. ilklim laut dan iklim hutan hujand. iklim kemarau dan iklim musim pengujanJawaban D8. Kerja sama yang diadakan para menteri pada pertemuan Defence Ministers Meeting ADMM membahas bidang . . . .a. sosialb. pendidikanc. politikd. budayaJawaban C9. Berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional, Pulau Ligitan dan Sipadan diberikan kepada negara . . . .a. Indonesiab. Singapurac. Filipinad. MalaysiaJawaban D10. Nilai positif dari kasus pengungsi manusia perahu dari Myanmar yang menimbulkan interaksi antarnegara ASEAN antara lain . . . .a. bertambahnya warga asingb. memupuk rasa kemanusiaanc. meningkatkan persaingan kerjad. diskriminasi sosial pengungsiJawaban D11. Salah satu bentuk kerja sama negara-negara ASEAN di bidang pedidikan yaitu . . . .a. ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Childrenb. ASEAN Council Teachers Conventionc. ASEAN Tourism Agreementd. Defence Ministers MeetingJawaban B12. Salah satu kerja sama antarnegara ASEAN di bidang industri berikut ini adalah . . . .a. proyek industri tambang ASEAN Copper Fabrication Project di Filipina dengan Singapurab. proyek vaksin ASEAN Vaccine Project di Singapura dengan Kambojac. proyek pupuk ASEAN Aceh Fertilizer Project di Indonesia dengan Malaysiad. proyek soda api Rock Salt Soda Ash Project di Thailand dengan IndonesiaJawaban C13. Salah satu bentuk kerja sama di bidang politik antarnegara-negara ASEAN adalah . . . .a. membangun pupuk urea di Malaysiab. menanggulangi penyalahgunaan narkotikac. melaksanakan festival seni ASEANd. membentuk Pusat Informasi PariwisataJawaban B14. Faktor pendorong kerja sama antarnegara ASEAN yaitu . . . .a. kesamaan dan perbedaan ideologib. kesamaan dan perbedaan sumber daya alamc. kesamaan dan perbedaan kondisi geografisd. jawaban a, b, dan c benarJawaban D15. Bentuk kerja sama dalam bidang politik antara lain . . . .a. penyelenggaraan pesta dua tahun sekali SEA-Gamesb. menyediakan cadangan pangan untuk negara-negara ASEANc. traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters/MLATd. penandatanganan kesepakatan bersama ASEAN Tourism AgreementJawaban C16. Sungai yang dimanfaatkan sebagai sarana transportasi utama di Indonesia, yaitu . . . .a. Sungai Musib. Sungai Baritoc. Sungai Mahakamd. Sungai Bengawan SoloJawaban C17. Perhatikan contoh di bawah monorel kereta jurusan yang panjang di Johor, hutan sebagai jalur Jalan Lintas Selatan JJLS di transportasi bawah tanah di fungsi lahan dari pemukiman menjadi kawasan bandar pernyataan yang menunjukkan dampak negatif dari interaksi antarnegara-negara ASEAN yang menimbulkan perubahan di bidang transportasi?a. 1, 2, dan 1, 3, dan 2, 3, dan 3, 4, dan C18. Nelayan ikan dengan skala besar yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara memanfaatkan data cuaca, suhu, arah angin untuk mencari ikan di lautan. Fenomena ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi interaksi antarruang, yaitu . . . .a. faktor geologib. faktor ketersediaan sumber dayac. faktor iklimd. faktor teknologiJawaban C19. Perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain dan memengaruhi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri disebut . . . .a. pergantian lahanb. penggunaan tanahc. konversi lahand. konversi tanahJawaban C20. Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, yaitu produktivitas pangan akan menjadi . . . .a. naikb. turunc. signifikand. menguntungkanJawaban BB. Esai1. Sebutkan batas wilayah ASEAN berdasarkan letak geografisnya!Berikut wilayah ASEAN berdasarkan letak geografisnya Bagian Utara berbatasan dengan Laut China Timur dan Negara ChinaBagian Timur berbatasan dengan Papua Nueva Guinea dan Samdera PasifikBagian Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Benua AustraliaBagian Barat berbatasan dengan Laut Andaman, India, Bangladesh, Samudera Hindia, dan Teluk Bengala2. Berikan contoh bahwa iklim dapat memengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang!Berikut contoh bahwa iklim dapat memengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruangJika di suatu wilayah mengalami kekeringan yang berkepanjangan, maka akan memungkinkan bagi penduduknya untuk melakukan transmigrasi maupun migrasi ke wilayah yang memiliki sumber air yang lebih baik dan di suatu wilayah mengalami bencana alam, maka orang-orang dari wilayah lain akan saling membantu mengumpulkan donasi dan membantu korban bencana alam diwilayah Bagaimana peran teknologi komunikasi dalam interaksi antarruang di negara-negara ASEANTeknologi komunikasi berperan sangat penting dalam menjalin hubungan antararuang dinegara-negara ASEAN. Tidak seperti dahulu yang masih menggunakan surat dan memerlukan waktu lama, saat ini untuk menghubungi seseorang di negara lain sudah dapat dilakukan dengan cepat menggunakan teknologi komunikasi. Hal ini sangat penting untuk keperluan proses export-import, dan kerja sama antar negara-negara di Jelaskan mengapa negara Singapura lebih berfokus pada perdagangan dan industri!Karena Singapura adalah negara yang kecil dan minim sumber daya alam maka Singapura lebih memfokuskan dibidang yang lain. Meskipun begitu Singapura cukup diuntungkan karena berada di wilayah yang strategis. Singapura berada diselat malaka yang menjadi jalur perdagangan karena menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Laut Andaman-Teluk Bengala-Samudera India, oleh karena itu Singapura lebih fokus pada perdagangan dan Jelaskan alasan negara-negara Asia Tenggara perlu mengandalkan kerja sama ekonomi!Karena masing-masing negara di Asia Tenggara memiliki kebutuhan yang berbeda, dan dengan melakukan kerja sama ekonomi maka masing-masing negara akan mendapatkan kebutuhan sesuai yang Soal dan Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 74-78Agar siswa bisa sering-sering berlatih dalam mengerjakan bervariasi soal, maka diperlukan bahan materi yang langsung bisa dikerjakan. Oleh karena itu, Anda bisa mendownload materi-materi tersebut lengkap dengan kunci jawaban IPS kelas 8 halaman 74, 75, 76, 77, 78 latihan bab 1 dan dalam bentuk PDF. Dengan begitu siswa akan mandiri. 134kb Halaman selanjutnya bicara mengenai interaksi di Asean, baik interaksi antara Negara di Asean yang sekarang sudah bertambah makin banyak ataupun interaksi secara berkegiatan, keruangan dan kehidupan di negara masing-masing. Lihat JugaKunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 127-132 Bab 2Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 189-192 Bab 3Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 272-274 Bab 4 Pada bagian ini, materi akan lebih berkembang pada sekeliling Asean. Misalnya saja Negara disekeliling Negara Asean yang bukan termasuk anggota Asean, ataupun kehidupan masing-masing masyarakatnya hingga materi lebih kepada dampak perubahan terhadap interaksi keruangan tersebut. Bahkan, pada soal-soal juga tersedia beberapa pertanyaan yang membahas pengaruh terhadap kehidupan soal mungkin akan terasa membingungkan dengan pilihan kata yang sedikit lebih berat. Oleh karena itu, disarankan untuk siswa agar lebih sering berhadapan dengan soal-soal tersebut. Selain itu, Anda jadi terbiasa dengan jenis pertanyaan yang akan ditanyakan sesuai dengan materi yang sudah diberikan.}

Berikutjawaban yang paling benar dari pertanyaan: Nelayan ikan dengan skala besar yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara memanfaatkan data cuaca, suhu, arah angin untuk mencari ikan di lautan. Fenomena ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi interaksi antarruang yaitu

Ketika di awal 2019 pemerintah Indonesia mengumumkan target industri perikanan dalam negeri menjadi berkelanjutan, Arifsyah Nasution dari Greenpeace menyambut baik kabar ini. Pemimpin kampanye kelautan untuk Greenpeace Asia Tenggara ini telah lama memperingatkan tentang stok perikanan yang terancam habis di perairan Indonesia. Meski demikian, Arifsyah Nasution merasa skeptis bahwa situasi ini akan banyak berubah pada tahun 2025. Dengan lebih dari 7 juta ton hasil perikanan tangkap setiap tahunnya, Indonesia adalah negara dengan penduduk yang bermata pencarian sebagai nelayan terbesar kedua setelah Cina. Sebagian besar produk perikanan ditangkap untuk konsumsi domestik. Penduduk Indonesia diperkirakan mengonsumsi lebih dari tiga kali lipat ikan dan makanan laut dibandingkan rata-rata konsumsi global. Ini tentu saja punya konsekuensi. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, sekitar 90% kapal nelayan menangkap ikan di wilayah perairan yang sudah terjadi penangkapan berlebih atau overfishing. Perairan Indonesia adalah rumah bagi 37% spesies laut dunia, banyak di antaranya terancam habis akibat aktivitas penangkapan ikan. Udang, misalnya, sudah ditangkap secara berlebihan di lebih dari dua pertiga perairan Indonesia, sehingga semakin langka. Kuota juga sudah melampaui batas di sejumlah wilayah tangkapan di Indonesia. Subsidi dorong penangkapan ikan berlebih? Subsidi sektor perikanan Indonesia, seperti harga bahan bakar yang lebih rendah dan pengurangan pajak, dinilai berkontribusi pada terus meningkatnya jumlah tangkapan selama beberapa dekade terakhir. Para ilmuwan juga telah mengkritik bahwa subsidi yang tidak tepat sasaran dapat memicu penangkapan ikan berlebih, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan wilayah laut. Hal ini dapat terjadi ketika penangkapan ikan dilakukan tanpa memperhatikan level keberlanjutan atau ketika subsidi mendorong praktik penangkapan ikan yang berbahaya. Lebih dari 60% subsidi global di sektor industri perikanan berpotensi berbahaya bagi lautan, menurut sebuah studi oleh University of British Columbia di Kanada. Organisasi Perdagangan Dunia WTO telah mengadvokasi penghapusan subsidi berbahaya dalam industri perikanan sejak 2001, tetapi sejauh ini belum berhasil. "Dua dekade adalah waktu yang terlalu lama untuk mengakhiri subsidi yang membiayai eksploitasi berlebihan dan tanpa henti atas lautan kita. [...] Kita membutuhkan aturan ini demi lingkungan, ketahanan pangan, dan mata pencaharian di seluruh dunia," kata Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, dalam pidato memperingati Hari Laut Sedunia pada Juni 2021. Subsidi berkelanjutan, seperti apa? Sejauh ini, jumlah subsidi perikanan di Indonesia memang relatif lebih banyak jika dibandingkan negara berkembang lainnya. Meskipun hampir 95% kapal yang beroperasi di perairan Indonesia adalah kapal skala kecil, para ahli mengatakan bahwa yang mendapat manfaat dari subsidi tersebut sebagian besar justru adalah armada penangkapan ikan dari industri skala besar. Subsidi yang tepat sasaran dan bermanfaat memang dapat membantu menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi ekosistem. Di Indonesia, sekitar sepertiga dari subsidi sejauh ini telah digunakan untuk tujuan yang lebih berkelanjutan. Sebagian dana ini digunakan untuk mempromosikan kawasan laut yang dilindungi guna melindungi ekosistem yang terancam akibat eksploitasi manusia. Salah satu contoh subsidi semacam ini dapat dilihat di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Di sana, beberapa kawasan telah ditetapkan sebagai kawasan lindung laut pada tahun 2004. Kini luasnya mencapai 4,6 juta hektare dan dianggap sebagai kawasan lindung dengan keanekaragaman hayati paling banyak di dunia. Raja Ampat adalah tempat bagi lebih dari spesies ikan dan ratusan karang. Ikan yang begitu berlimpah ini pada akhirnya menarik banyak turis, tapi juga beberapa pemburu liar yang menyebabkan kerusakan karena memancing dengan dinamit. Namun, tidak semua tempat bisa begitu saja ditetapkan sebagai kawasan lindung laut. Lagi pula, dengan sebagian besar industri bergantung pada dana subsidi, ada risiko keruntuhan ekonomi jika subsidi perikanan dihapus begitu saja, kata Simon Funge-Smith, pejabat senior perikanan di kantor regional Asia-Pasifik FAO di Bangkok. Ia menambahkan bahwa jika pencabutan subsidi dilakukan mendadak konsekuensinya akan sangat besar. "Hilangnya pekerjaan, hilangnya mata pencaharian adalah bom waktu politik." Sekitar 7 juta orang bekerja di industri perikanan Indonesia. Jika pemerintah tiba-tiba menghentikan semua subsidi yang dinilai merugikan lingkungan, nelayan kecil akan menderita, demikian menurut Indonesia for Global Justice, sebuah LSM yang mengadvokasi sistem perdagangan yang adil. Karena itu pemerintah harus merencanakan langkah ini dengan hati-hati, dan secara bertahap mengubah alokasi subsidi ke arah yang lebih ramah lingkungan sambil terus memastikan kelangsungan ekonomi industri, kata hambat pembangunan berkelanjutan Semua langkah untuk mengganti arah subsidi perikanan menjadi berkelanjutan memang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya ada sedikit kesinambungan di Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Sejak 2019 saja, menteri yang membawahi kementerian ini telah beberapa kali diganti. Untuk mendorong pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, "semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil perlu terus dan fokus mengadvokasi masalah perikanan Indonesia di tingkat lokal, nasional, dan internasional," kata Arifsyah Nasution dari Greenpeace. Ia pun mengapresiasi pengetahuan kementerian tentang penangkapan ikan berkelanjutan yang telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masalah kepemimpinan di kementerian dan fokus pemerintah pada menarik investasi asing dinilai telah menghambat upaya ini. Investasi asing terutama lebih berfokus pada keuntungan. Sejak 2014, pemerintah Indonesia menggunakan metode radikal terhadap kapal ilegal, menenggelamkan lebih dari 300 kapal asing dan domestik dalam waktu empat tahun. Jumlah kapal penangkap ikan asing berkurang seperempatnya, namun nelayan lokal lebih aktif, demikian menurut kajian kementerian dan peneliti Amerika dan Indonesia dari berbagai universitas. Saat itu, para peneliti mengamati adanya pemulihan stok ikan secara keseluruhan, tetapi peningkatan stok ini juga mendorong lebih banyak penangkapan ikan oleh nelayan lokal. Tanpa data, pengawasan lebih sulit Masalah penting lain yang juga dihadapi Indonesia adalah kurangnya data yang bisa diandalkan untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan dan untuk membuat keputusan guna melindungi laut. Luasnya kepulauan Indonesia, dengan kurang lebih pulau dan lebih dari setengah juta kapal penangkap ikan, membuat rumit upaya pemantauan. Sebagian besar kapal tidak memiliki perangkat elektronik untuk memfasilitasi pelacakan. Untuk masalah ini, beberapa proyek percontohan dapat menjadi solusi. Salah satunya adalah FishFace, yang secara otomatis merekam tangkapan dan spesies menggunakan kamera yang terhubung di kapal. Teknologi ini memungkinkan pemantauan jarak jauh secara real time. Perkembangan tersebut mengembalikan optimisme para pengamat, termasuk Funge-Smith. Bahkan apabila nantinya Indonesia tidak mampu mencapai target perikanan berkelanjutan pada 2025. "Setiap kemajuan ke arah tujuan itu sudah sangat bagus," kata dia. ae/ha Arti Ekawati turut berkontribusi pada artikel ini. Artikel diedit oleh Anke Rasper, Gianna Grün, dan Martin Kübler.

pgka.

brso40478e.pages.dev/391

brso40478e.pages.dev/556

brso40478e.pages.dev/424

brso40478e.pages.dev/573

brso40478e.pages.dev/484

brso40478e.pages.dev/132

brso40478e.pages.dev/353

brso40478e.pages.dev/490

nelayan ikan dengan skala besar yang beroperasi